PENERAPAN PASAL 279 KUHP TERHADAP PELAKU PERKAWINAN SIRRI TANPA PERSETUJUAN ISTRI SAH (Studi Di Kepolisian Sektor Larangan Pamekasan)

Abstract

Abstrak

Apabila seorang suami akan menikah lagi maka harus mendapatkan izin atau persetujuan dari istri pertama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika tidak ada persetujuan dari istri pertama maka dapat dikategori telah melanggar pasal 279 ayat 1 butir ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap penyidik Polsek Larangan Pamekasan, Pelapor, dan Terlapor. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian ND juga sekaligus telah melanggar ketentuan dalam pasal 279 ayat 1 butir ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau restoratif justice, adapun dasar pertimbangan polisi dalam penyelesaian kasus perkawinan sirri tanpa persetujuan istri sah yang dilakukan oleh ND melalui restoratif justice adalah pelaku mengakui kesalahannya, pelaku bersedia menceraikan istri sirihnya, dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Kata Kunci: Pasal 279 KUHP, Perkawinan sirri, persetujuan istri sah