BUDAYA PATERNALISTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (Mempertegas Integritas Perumus Kebijakan di Kabupaten Pamekasan)

Abstract

Kebudayaan politik merupakan sesuatu yang penting pada setiap kehidupan masyarakat, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern, sehingga menjadi aspek yang siginifikan dalam menentukan langkah masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap  perilaku politik seseorang, kajian terhadap kebijakan tidak bisa dilepaskan dari budaya politik khususnya budaya paternalistik yang tumbuh dan berkembang di tengah-tegah masyarakat. Seberapa besar harmonisasi yang dicapai oleh budaya paternalistik dengan kebijakan publik merupakan parameter dari pembangunan desa itu sendiri.

Budaya paternalisme merupakan sistem ketokohan dengan memposisikan atasan sebagai pihak yang harus dihormati  oleh bawahannya. sedangkan di lain sisi, bawahan hanya dipandang sebagai alat untuk menjalankan perintah atasannya. Ada kecenderungan bahwa aparat birokrasi yang telah menjadi pimpinan mempertahankan   kedudukannya   karena   dirasakan mampu memberikan  keuntungan finansial dan sosial. Paternalistik akan berdampak terhadap kinerja aparat bekerja  secara lamban  karena orang yang ada di dalamnya cenderung menurut  dan tunduk atau istilah bahasa madura ialah Enggie Buten pada  atasannya  tanpa   memiliki    inisiatif mengembangkan diri. Bawahan berada  pada  posisi tergantung sehingga tidak berani mengambil keputusan meskipun keputusan itu menyangkut kepentingan yang mendesak atau kepentingan masyarakat Sehingga berdampak vatal dalam pencapaian out put yang positif dalam  pengambilan keputusan. Maka sangat diperlukan pakta Integritas perumus atau Actor Policy Macker  sebagai penentu arah kebijakan publik. Paternalisme tumbuh  subur karena dipengaruhi oleh kultur feodal yang sebagian besar wilayah di Indonesia semula  merupakan   daerah bekas kerajaan. Wilayah-wilayah bekas kerajaan  ini telah mempunyai  sistem nilai, norma,  dan adat kebiasaan  yang selalu  menjunjung   tinggi dan mengagungkan   penguasa  sebagai orang yang harus dihormati karena mereka  telah memberikan  kehidupan  dan pengayoman  bagi warga masyarakat.